“Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi”
By : Unknown
“Berakhirnya
Orde Baru dan Lahirnya Reformasi”
Standar Kompetensi : Memahami Perubahan Pemerintahan
dan Kerjasama Internasional.
Kompetensi Dasar : Menjelaskan Berakhirnya Masa Orde
Baru dan Lahirnya Reformasi.
Tujuan Pembelajaran :
1.Menyusun Kronologi dan Mendeskripsikan Perjuangan
Menumbangkan Orde Lama dan Lahirnya Orde Baru.
2.Mendeskripsikan Upaya Penataan Kehidupan Politik dan
Pemerintahan.
3.Mengidentifikasikan Pembangunan Di Bidang Sosial
Ekonomi Pada Masa Orde Baru
4.Mendeskripsikan Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya
Reformasi.
1.Menyusun Kronologi dan Mendeskripsikan Perjuangan Menumbangkan Orde
Lama dan Lahirnya Orde Baru.
a.Timbulnya Berbagai Kesatuan Aksi
Presiden Sukarno sebagai pucuk pimpinan pemerintah tidak mau segera mengambil tinadakan tegas terhadap G-30-s, padahal sudah jelas-jelas terbukti bahwa PKI melakukan pengkhianatan terhadap bangsa,negara,dan Pancasila.Dari sikap Presiden Sukarno timbul kesan seolah-olah melindungi PKI. Presiden menilai tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jendral pada tanggal 1 Oktober 1965 itu merupakan hal biasa dalam suatu revolusi. Sikap Presiden Sukarno yang demikian itu sudah tentu menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak puas di kalangan rakyat.
Ketidakpuasan rakyat itu juga dipicu oleh kondisi perekonomian Indonesia yang cukup memprihatinkan.Politik Mercusuar dan penggayanganMalaysia menambah keadaan ekonomi kita makin memburuk. Hal itu dapat dilihat dari selalu antrenya rakyat untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Inflasi makin parah.Untuk mengatasi kesulitan dalam bidang keuangan pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan devaluasi uang rupiah.Uang yang semula bernilai Rp.1.000,00 dijadikan Rp.1,00,dan Rp5.000,00 menjadi Rp5,00
Keadaan-keadaan diatas mempebesar tuntunan rakyat terhadap pemerintah untuk segera menyelsaikanya. Tuntunan lain dari masyarakat terhadap unsur-unsur PKI. Selain itu, penyelsaian seadil-adilnya terhadap pelaku G-30-s
Sejak awal Oktober 1965 telah terjadi demonstrasi terjadi demonstrasi menuntut pembersihan dan pembunuhan dan pembubaran PKI.Demonstrasi terjadi di berbagai daerah,seperti di Jakarta dan didaerah-daerah di Jawa tengah. Di Pekalongan berlangsung rapat akbar yang dihadiri oleh berbagai golongan,seperti NU,Parkindo,IPKI,PSII,PNI,Muhammadiyah,Ktolik,HMI,PII,dan Al Irsyad. Dalam rapat akbar itu mereka mengutuk tindakan G-30-s
Di Jakarta kemudian timbul kesatuan-kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang segera di bentuk adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Langkah ini diikuti oleh para pelajar dan pemuda yang membentuk Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI),Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI). Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI),dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)
Berbagai kesatuan tersebut menuntut penyesaian politis terhadap mereka yang terlihat G-30-S. Bersama-sama dengan orpol-ormas yang menentang dan mengutuk G-30-S,kesatuan-kesatuan aksi itu membentuk kesatuan barisan yang disebut Front Pancasila.
Presiden Sukarno sebagai pucuk pimpinan pemerintah tidak mau segera mengambil tinadakan tegas terhadap G-30-s, padahal sudah jelas-jelas terbukti bahwa PKI melakukan pengkhianatan terhadap bangsa,negara,dan Pancasila.Dari sikap Presiden Sukarno timbul kesan seolah-olah melindungi PKI. Presiden menilai tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jendral pada tanggal 1 Oktober 1965 itu merupakan hal biasa dalam suatu revolusi. Sikap Presiden Sukarno yang demikian itu sudah tentu menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak puas di kalangan rakyat.
Ketidakpuasan rakyat itu juga dipicu oleh kondisi perekonomian Indonesia yang cukup memprihatinkan.Politik Mercusuar dan penggayanganMalaysia menambah keadaan ekonomi kita makin memburuk. Hal itu dapat dilihat dari selalu antrenya rakyat untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Inflasi makin parah.Untuk mengatasi kesulitan dalam bidang keuangan pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan devaluasi uang rupiah.Uang yang semula bernilai Rp.1.000,00 dijadikan Rp.1,00,dan Rp5.000,00 menjadi Rp5,00
Keadaan-keadaan diatas mempebesar tuntunan rakyat terhadap pemerintah untuk segera menyelsaikanya. Tuntunan lain dari masyarakat terhadap unsur-unsur PKI. Selain itu, penyelsaian seadil-adilnya terhadap pelaku G-30-s
Sejak awal Oktober 1965 telah terjadi demonstrasi terjadi demonstrasi menuntut pembersihan dan pembunuhan dan pembubaran PKI.Demonstrasi terjadi di berbagai daerah,seperti di Jakarta dan didaerah-daerah di Jawa tengah. Di Pekalongan berlangsung rapat akbar yang dihadiri oleh berbagai golongan,seperti NU,Parkindo,IPKI,PSII,PNI,Muhammadiyah,Ktolik,HMI,PII,dan Al Irsyad. Dalam rapat akbar itu mereka mengutuk tindakan G-30-s
Di Jakarta kemudian timbul kesatuan-kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang segera di bentuk adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Langkah ini diikuti oleh para pelajar dan pemuda yang membentuk Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI),Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI). Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI),dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)
Berbagai kesatuan tersebut menuntut penyesaian politis terhadap mereka yang terlihat G-30-S. Bersama-sama dengan orpol-ormas yang menentang dan mengutuk G-30-S,kesatuan-kesatuan aksi itu membentuk kesatuan barisan yang disebut Front Pancasila.
b.Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)
Aksi yang dilakukan oleh Gerakan 30 September segera diketahui oleh
masyarakat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Oleh karena itu berbagai elemen
masyarakat melakukan demonstrasi-demonstrasi menuntut kepada pemerintah untuk
membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Akan tetapi pemerintah tidak segera
mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan
terhadap bangsa dan negara. Apalagi kondisi ekonomi yang memburuk, harga-harga
membumbung tinggi sehingga menambah penderitaan rakyat. Hal inilah yang
melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 25 Oktober 1965
terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh
kesatuan- kesatuan aksi yang lain, misalnya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar
Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh
Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita
Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Ketika gelombang
demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin keras pemerintah tidak segera
mengambil tindakan. Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI
memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila
mendatangi DPR- GR menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal
dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu adalah
sebagai berikut.
a.Pembubaran PKI.
b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI.
c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.
b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI.
c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.
Ketiga tuntutan di atas menginginkan perubahan di
bidang politik, yakni pembubaran PKI beserta ormasormasnya dan pembersihan
kabinet dari unsur G30 S /PKI. Selain itu juga keinginan adanya perubahan ekonomi
yakni penurunan harga.
c. Surat Perintah Sebelas Maret 1996
Aksi untuk menentang terhadap G 30 S /PKI semakin meluas menyebabkan
pemerintah merasa tertekan. Oleh karena itu setelah melakukan pembicaraan
dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal
11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada
Letnan Jenderal Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk
memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal dengan nama
Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Berdasarkan Supersemar
tersebut, Letjen Suharto mengambil langkah-langkah politk : 1.Tanggal 12
Maret 1996, PKI dengan segala ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai
partai terlarang di seluruh Indonesia; 2.Tanggal 18 Maret 1996 telah dilakukan
pengamanan terhadap beberapa menteri dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnahkan
dan tokoh-tokoh yang dinilai terlibat dalam G-30-S/PKI.
Keluarnya Supersemar tersebut member kepercayaan kepada Letjen Suharto
untuk mengambil tindakan demi terwujudnya keamanan dan kestabilan pemerintahan
itu menandai lahirnya Orde Baru.
2.Mendeskripsikan Upaya Penataan Kehidupan Politik dan Pemerintahan.
a.Penataan Awal.
Tanggal 2 Mei 1996,KAMI mengeluarkan nota politik yang berisi penjelasan
berbagai penyelewengan konstitusional terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD
1945. Selain itu, juga menuntut pelaksanaan UUD 194 secara murni dan konsekuen.
Pada tanggal itu juga diadakan siding pleno DPR-GR dengan pidato Dahlan
Ranuwiharjo, SH. Sidang itu juga mengusulkan untuk pimpinan DPR-GR tidak lagi
ditunjuk oleh presiden, tetapi dipilih oleh para anggota DPR-GR dan Pimpinan
tersebut tidak menjadi anggota kabinet.
b.Pemilu dan Pembentukan Pemerintahan Berdasarkan UUD
1945.
Demokrasi liberal uang terlalu mendambakan kebebasan ternyata justru
telah menciptaka ketidakstabilan politik. Sebagai upaya permunian demokrasi
Pancasila, pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pemilu yang dimulai tanggal
2 Juli 1971.
c.Penataan Kembali Politik Luar Negeri Indonesia.
Pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam rangka penataan
kembali politik luar negeri itu, Indonesia telah mengambil beberapa langkah
penting yang sangat menentukan didalam kehidupan internasional diantaranya :
1.Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB ; 2.Pengehentian konfrontasi dengan Malaysia.
3.Mengidentifikasikan Pembangunan Di Bidang Sosial Ekonomi Pada Masa
Orde Baru.
a.Perencanaan Pembangunan.
Pada masa Orde Baru, kegiatan pembangunan secara bertahap segera
dilaksanakan dengan berbagai persiapan yang mulai diupayakan. Berdasarkan stabilitas
nasional, pembangunan nasioanal di Indonesia di segala bidang dapat
dilaksanakan. Tujuan pembanguna nasional adalah mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik materil maupun spiritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b.Pelaksanaan Pembangunan.
Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang begitu luas itu,
pembangunan tidak mungkin dilakukan secara serentak. Pembanguna perlu dilakukan
secara bertahap. Oleh karena itu, disusunlah tahapan-tahapan pembangunan yang
dikenal dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)I sampai dengan V yang
berlangsung secara 25 tahun itu dikenal sebagai Pembangunan Jangka Panjang
Tahap Pertama. Rencana selanjutnya adalah pembangunan selama 25 tahun kedepan
yang disebut Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Setiap tahapan
dilaksanakan selama 5 tahun, yaitu pelita.
c.Hasil-Hasil pembangunan.
Sasaran tiap-tiap pelita adalah : 1.Pangan ; 2.Sandang : 3.Perbaikan
Prasarana ; 4.Perluasan Lapangan Kerja ; 5. Perumahan Rakyat ; 6.Kesejahteraan
Rohani.
4.Mendeskripsikan Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi.
Orde Baru di bawah Presiden Suharto telah berhasil melaksanakan
pelaksanaan pembangunan nasional terlebih pembangunan fisik sarana prasarana
dan pembangunan bidang ekonomi. Namun, kemakmuran yang dicapai dalam
pembangunan ekonomi belum merata sampai ke semua lapisan masyarakat. Begitupun
dengan politik, tidak begitu menggembirakan dikarenakan Demokrasi Pancasila
tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya dengan alas an menciptakan
stabilitas nasional.
Gerakan Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan
gerakan dari berbagai komponen masyarakat yang melakukan perubahan dalam
pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakan
reformasi ini muncul karena kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia
tidak memihak pada kepentingan rakyat.
D. Berakhirnya Orde Lama
setelah turunnya presiden
soekarno dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama.kepemimpinan
disahkan kepada jendral soeharto mulai memegang kendali.pemerintahan dan
menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan
sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek
kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai
titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan
format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol,
Yaitu:
adanya konsep
difungsi ABRI
pengutamaan golonga
karya
manifikasi
kekuasaan di tangan eksekutif
diteruskannya
sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikanpejabat
kejaksaan
depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca mengembang
[flating mass]
karal kehidupan
pers
konsep diafungsi ABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat.mayjen A.H.NASUTION tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwaperan tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bahkan menjadi semacam kewajiban jikalau militer berpatisipasi dan bidang politik penerapan konjungsi ini menurut pennafsiran militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridi konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan rakyat.
konsep diafungsi ABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat.mayjen A.H.NASUTION tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwaperan tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bahkan menjadi semacam kewajiban jikalau militer berpatisipasi dan bidang politik penerapan konjungsi ini menurut pennafsiran militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridi konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan rakyat.
Lahirnya Orde Baru
Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia . Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk
kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan
semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh
Soekarno pada masa Orde Lama.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka
waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang
pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang
merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan
miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi
melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian
dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Presiden Soeharto memulai
"Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis
mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh
Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Pada tahap awal, Soeharto
menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik -
di Eropa
Timur sering disebut lustrasi - dilakukan
terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal
dilakukan dengan menggelar Mahkamah
Militer Luar Biasauntuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto
sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat
"dibuang" ke Pulau Buru.
Sanksi nonkriminal diberlakukan
dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen
penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong
Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).
Orde Baru memilih perbaikan
dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya
melalui struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak
berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan
militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini
mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Pembagian PAD juga kurang
adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga
melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto siap dengan konsep
pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan
konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali
Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi tujuan, bisa
tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak
lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga
pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem
politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.